Fokus gubernur ntb

POTRET: Seorang anak perempuan sedang berjualan di Bukit Seger, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Sektor pariwisata merupakan instrumen utama untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB. Foto: Mu'amar Adfal/LPW NTB

Analisis

Ironi Tim Percepatan: Menyerap Anggaran Besar, Minim Inovasi Nyata

Analisis | Minggu, 15 Februari 2026 - 17:30 WITA

Minggu, 15 Februari 2026 - 17:30 WITA

Penetapan Tim Percepatan dan Harapan Publik Pada Jumat, 26 September 2025, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menetapkan 15 orang sebagai Tim Percepatan…

Diskusi hukum Sorot Kamera FHISIP Unram Seri ke-12 dengan tema “Membongkar Skandal Korupsi NCC, Peran, dan Potensi Rehabilitasi Rosiady sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” pada Jumat (12/12/2025) di FHISIP Unram. Hadir narasumber Dosen Bagian Hukum Pidana FHISIP Unram, Dr. Syamsul Hidayat, S.H., M.H., dan Taufan, S.H., M.H., serta unsur Advokat Dr. Ainuddin, S.H., M.H.

Berita

Sorot Kamera Unram Bongkar Korupsi NCC, Peran Rosiady hingga Potensi Rehabilitasi

Berita | Hukum Pidana | Minggu, 14 Desember 2025 - 08:00 WITA

Minggu, 14 Desember 2025 - 08:00 WITA

Mataram, Narasio.com – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) melalui Sorot Kampus Merah (Sorot Kamera) kembali menyelenggarakan diskusi hukum…

Wahid Foundation (WF) dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri RI dan BNPT melakukan Riset RAD PE Periode 2020-2024. Dalam rangka pelaksanaan penelitian itu, WF menyelenggarakan
Diskusi Kelompok Terfokus/Focus Group Disccusion (FGD) Advokasi RAD PE periode 2020-2024 pada Kamis (27/11/2025) di Prime Park Hotel & Convention Lombok, Kota Mataram. Foto: Dok. WF/Ibas

Berita

Wahid Foundation Riset Pencapaian RAD PE NTB, FGD Ungkap Tantangan dan Rekomendasi

Berita | Ulasan | Sabtu, 29 November 2025 - 11:14 WITA

Sabtu, 29 November 2025 - 11:14 WITA

Mataram, Narasio.com – Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme memasuki babak baru. Setelah berakhirnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun…