NTB Masuk 3 Besar Provinsi dengan Rumah Tangga Penerima Kredit Terbanyak

Data Statistik Kesejahteraan Indonesia 2025 menunjukkan pergeseran menarik dalam dinamika akses modal di tingkat provinsi. Secara nasional, persentase rumah tangga yang menerima kredit dalam setahun terakhir mencapai 23,90%. Namun, beberapa provinsi menunjukkan partisipasi yang luar biasa tinggi, dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati posisi elit.

Data ini juga mengungkap bahwa persentase rumah tangga yang menerima kredit di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Di NTB, perdesaan yaitu sebesar 34,35% dan perkotaan 31,88%.

NTB menduduki posisi ketiga nasional dalam persentase rumah tangga penerima kredit, dengan koperasi dan program Mekar/KUR sebagai pilar utama pembiayaan masyarakat.

Berdasarkan data terbaru dari Statistik Kesejahteraan Indonesia 2025, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) muncul sebagai salah satu daerah dengan tingkat inklusi keuangan rumah tangga tertinggi di Indonesia. Secara statistik, NTB berada di antara provinsi teratas yang paling aktif mengakses pembiayaan, menunjukkan tingginya kebutuhan dan partisipasi masyarakat dalam program-program kredit.

Posisi Elit: Tiga Besar Nasional

Tabel persentase rumah tangga yang menerima kredit dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa NTB mencatatkan angka yang sangat impresif, yaitu sebesar 33,05%. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 23,90%.

Meskipun dalam data ini NTB menempati urutan ketiga secara nasional (selisih dari urutan kedua, Nusa Tenggara Timur 34,91%, dan Gorontalo di posisi puncak 40,88%), pencapaian ini menegaskan posisi NTB sebagai provinsi dengan akses kredit rumah tangga yang paling aktif di luar Pulau Jawa dan Sulawesi.

Pilar Pembiayaan: Mengapa Akses Kredit Rumah Tangga NTB Begitu Tinggi?

Tingginya angka akses kredit rumah tangga NTB didorong oleh kombinasi dukungan program pemerintah dan kekuatan lembaga keuangan berbasis komunitas. Ada dua sumber pendanaan yang menjadi tulang punggung bagi masyarakat NTB:

Dominasi Kredit Bersubsidi (PNM-Mekar & KUR)

Dua program pembiayaan pemerintah menjadi motor utama, menunjukkan besarnya kontribusi kebijakan fiskal dalam pemberdayaan UMKM di NTB. Pilar Utama: PNM-Mekar (9,27%), KUR (8,71) dan Kredit Pegadaian (6,21), Kredit dari Bank Umum (6,06%).

Peta Nasional Akses Modal: Perbandingan dengan Dua Provinsi Teratas

Untuk memahami lanskap akses kredit rumah tangga, penting untuk melihat karakteristik provinsi lain di tiga besar:

• Gorontalo:  PNM-Mekar (15,07%), KUR (11,31%), Kredit dari Bank Umum (7,58%) dan Perusahaan Leasing (6,69)
• NTT: PNM-Mekar (12,40%), Koperasi (10,47), KUR (7,69) dan Kredit dari Bank Umum (3,65%)

Perbandingan ini memperjelas bahwa keberhasilan NTB dalam akses kredit adalah cerminan dari keseimbangan antara program pemerintah (Mekar/KUR) dan penguatan institusi Pegadaian dan Koperasi.

Kesimpulan

Tingginya persentase rumah tangga penerima akses kredit di NTB adalah indikator kuat dari dua hal: tingginya permintaan modal kerja dan berhasilnya penyaluran pembiayaan yang inklusif. Data Statistik Kesejahteraan 2025 ini memberikan optimisme terhadap penguatan ekonomi mikro di NTB dan menempatkannya sebagai model keberhasilan inklusi keuangan di luar Jawa dan Sumatera.

Di sisi lain, perlu diwaspadai, keberlanjutan inklusi keuangan harus diukur tidak hanya dari seberapa banyak pinjaman yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pinjaman tersebut meningkatkan pendapatan dan menekan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara penyaluran kredit dengan program literasi keuangan dan pendampingan usaha, agar akses kredit benar-benar bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.