Makanan Jadi dan Rokok Dominasi Belanja Pangan 2025: Siapa yang Lebih Boros, Kota atau Desa?

- Redaksi

Senin, 1 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Makanan Jadi dan Rokok Dominasi Belanja Pangan 2025: Siapa yang Lebih Boros, Kota atau Desa?

i

Ilustrasi: Makanan Jadi dan Rokok Dominasi Belanja Pangan 2025: Siapa yang Lebih Boros, Kota atau Desa?

Analisis pola pengeluaran dan konsumsi rumah tangga adalah cerminan langsung dari kondisi sosial ekonomi suatu negara. Data dari Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025 memberikan gambaran detail tentang bagaimana masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan, mengalokasikan pendapatan mereka. Memahami prioritas pengeluaran ini sangat penting untuk merancang kebijakan ekonomi dan sosial yang tepat sasaran.

Secara umum, data ini menegaskan adanya perbedaan pola alokasi dana yang signifikan antara penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Perbedaan Prioritas: Perdesaan vs. Perkotaan

Perbedaan paling mendasar terlihat pada perbandingan antara pengeluaran untuk kebutuhan pangan (makanan) dan bukan pangan (non-makanan).

1. Fokus Prioritas di Perdesaan:

Penduduk di daerah perdesaan menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk memprioritaskan kebutuhan dasar. Hal ini tercermin dari tingginya pangsa pengeluaran mereka untuk makanan.

  • Pangsa Pengeluaran Pangan di Perdesaan: Mencapai 56,85 persen dari total pengeluaran.

  • Implikasi: Angka yang besar ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan rumah tangga di perdesaan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan. Proporsi peningkatan kebutuhan bukan makanan (seperti barang dan jasa sekunder) cenderung lebih kecil di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan.

2. Fokus Prioritas di Perkotaan:

Sebaliknya, penduduk di daerah perkotaan memiliki pola pengeluaran yang lebih berimbang, atau bahkan cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk barang bukan makanan dibandingkan barang makanan.

  • Kesimpulan Umum: Angka pangsa pengeluaran pangan di daerah perkotaan secara rata-rata lebih rendah daripada di daerah perdesaan. Pola ini seringkali dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan kebutuhan yang lebih kompleks di lingkungan perkotaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daerah perdesaan memiliki pangsa pengeluaran pangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, menunjukkan prioritas utama masyarakat perdesaan adalah pemenuhan kebutuhan dasar pangan sehari-hari.

Komoditas Makanan dengan Pengeluaran Tertinggi

Selain perbedaan antara pangan dan non-pangan, laporan ini juga mengupas detail pengeluaran per kapita per bulan untuk berbagai kelompok komoditas makanan.

Data Maret 2025 menunjukkan adanya tiga kelompok komoditas yang mendominasi pengeluaran per kapita sebulan terhadap total pengeluaran makanan. Kelompok-kelompok ini adalah yang paling banyak “menyerap” uang belanja makanan rumah tangga.

Berikut adalah tiga kelompok komoditas makanan dengan proporsi pengeluaran tertinggi:

  1. Makanan dan Minuman Jadi: Kelompok ini menempati posisi puncak dengan kontribusi sebesar 32,04 persen dari total pengeluaran makanan. Tingginya angka ini mencerminkan ketergantungan masyarakat pada makanan yang sudah diproses atau siap saji, yang mungkin meliputi makanan cepat saji, jajanan, atau makanan olahan lainnya.

  2. Rokok dan Tembakau: Meskipun bukan makanan dalam arti gizi, kelompok ini berada di posisi kedua, menyumbang 11,83 persen dari total pengeluaran untuk makanan. Tingginya proporsi ini mengindikasikan bahwa rokok dan tembakau memiliki peran yang sangat signifikan, bahkan menjadi pengeluaran prioritas, di dalam anggaran rumah tangga Indonesia.

  3. Padi-padian: Komoditas utama ini, yang meliputi beras dan produk olahannya, berada di posisi ketiga dengan proporsi 11,51 persen dari total pengeluaran untuk makanan.

Prioritas dan Implikasi Ekonomi

Ringkasan data pengeluaran Maret 2025 ini memberikan dua kesimpulan utama:

  1. Perbedaan Struktural: Terdapat perbedaan struktural yang jelas antara pengeluaran perdesaan dan perkotaan. Kenaikan harga pangan akan memberikan dampak tekanan ekonomi yang jauh lebih besar dan langsung terhadap rumah tangga di perdesaan.

  2. Pola Konsumsi: Tingginya proporsi pengeluaran untuk Makanan dan Minuman Jadi (32,04%) serta Rokok dan Tembakau (11,83%) menunjukkan bahwa selain kebutuhan pokok, rumah tangga juga mengalokasikan dana signifikan untuk produk yang bersifat sekunder atau rekreasi.

Data ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada stabilitas harga pangan dasar, serta program peningkatan pendapatan di perdesaan agar masyarakat tidak hanya fokus pada kebutuhan pangan, tetapi juga mampu mengalokasikan dana untuk kebutuhan non-pangan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan.

Penulis : Lalu Moh. Nazar Fajri, S.E., M.PA

Editor : Redaksi Narasio

Sumber Berita: Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2025

Lanjutan Narasi

Bedah Buku ‘Babad Alas’ di Unram, Wamendagri Bima Arya Ungkap Pesan Kepemimpinan
Perjanjian Mineral Kritis AS-Indonesia Disebut Inkonstitusional dan Rugikan Rakyat
LPW NTB Tolak Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Sebut Risiko Lingkungan hingga Ketenagakerjaan
Akademisi Unram Ungkap “Penyanderaan Regulasi” dan Rawan Korupsi pada Komitmen Investasi Mineral Kritis
Sorot Kamera Fhisip Unram bersama IGJ bahas Perjanjian AS-Indonesia, “Ancaman bagi Lingkungan Hidup hingga Ekonomi Lokal”
IGJ bongkar Perjanjian Dagang As-Indonesia, sebut NTB dan Papua paling terdampak
Warga ungkap ketimpangan tambang, IGJ peringatkan ART akan perburuk keadaan
Senator Evi Apita Maya: Perlindungan PMI Harus Tuntas, Perhatikan Nasib Anak yang Ditinggalkan

Lanjutan Narasi

Selasa, 19 Mei 2026 - 22:05 WITA

Bedah Buku ‘Babad Alas’ di Unram, Wamendagri Bima Arya Ungkap Pesan Kepemimpinan

Sabtu, 16 Mei 2026 - 17:59 WITA

Perjanjian Mineral Kritis AS-Indonesia Disebut Inkonstitusional dan Rugikan Rakyat

Jumat, 15 Mei 2026 - 18:00 WITA

LPW NTB Tolak Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Sebut Risiko Lingkungan hingga Ketenagakerjaan

Jumat, 15 Mei 2026 - 11:32 WITA

Akademisi Unram Ungkap “Penyanderaan Regulasi” dan Rawan Korupsi pada Komitmen Investasi Mineral Kritis

Kamis, 14 Mei 2026 - 23:36 WITA

IGJ bongkar Perjanjian Dagang As-Indonesia, sebut NTB dan Papua paling terdampak

Lensa Hari Ini

Ilustrasi : Illegal Logging di Bima, Antara Ancaman Hukum dan Realita Lapangan

Opini

Illegal Logging di Bima, Antara Realitas dan Penegakan Hukum

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:30 WITA