Polemik KONI NTB: Pengguguran Calon Dinilai Tak Sah dan Uang Pendaftaran Berisiko Pidana Sekolah Aman di Era Digital: Mengapa Literasi Hukum Penting untuk Mencegah Kekerasan Online Sidang Pidana ITE dan PDP di PN Raba Bima, 3 Ahli Tegaskan Perbuatan Badai NTB Tidak Melanggar Hukum Dr. Muhaimin: Kurikulum Hukum S1 Harus Reduksi Mata Kuliah Umum, Perkuat Keterampilan Praktis dan Integritas Pekerja Rumah Tangga Wajib Dilindungi, Bagaimana Ketentuannya?
Berita | Kamis, 5 Maret 2026 - 06:18 WITA
MATARAM – Lembaga Pengembangan Wilayah (LPW) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil tindakan diplomatik yang…
Sumber: Kemenag