Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia Pemberi dan Penerima Suap “Korupsi Dana Siluman”, Akademisi Unram: Ada Keterlibatan Pihak Lain Kapolres Bima Dinilai Tak Patuh, Mangkir Sidang Perdana Praperadilan Badai NTB
Opini | Sabtu, 8 November 2025 - 17:08 WITA
Ketika Robot Hukum Berhadapan dengan Realitas Sosial Indonesia, sebagai negara hukum (sesuai UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3), menganut azas legalitas. Konsekuensinya, setiap…
Sumber: Kemenag