Perjanjian Mineral Kritis AS-Indonesia Disebut Inkonstitusional dan Rugikan Rakyat LPW NTB Tolak Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Sebut Risiko Lingkungan hingga Ketenagakerjaan Akademisi Unram Ungkap “Penyanderaan Regulasi” dan Rawan Korupsi pada Komitmen Investasi Mineral Kritis Sorot Kamera Fhisip Unram bersama IGJ bahas Perjanjian AS-Indonesia, “Ancaman bagi Lingkungan Hidup hingga Ekonomi Lokal” IGJ bongkar Perjanjian Dagang As-Indonesia, sebut NTB dan Papua paling terdampak
Opini | Rabu, 22 April 2026 - 18:23 WITA
MATARAM – Baru-baru ini, masyarakat menyaksikan “akrobat hukum” yang berada di luar jangkauan nalar legalitas. Dalam hukum pidana, penggunaan analogi atau kiasan yang berakibat…
Sumber: Kemenag