Perjanjian Mineral Kritis AS-Indonesia Disebut Inkonstitusional dan Rugikan Rakyat LPW NTB Tolak Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Sebut Risiko Lingkungan hingga Ketenagakerjaan Akademisi Unram Ungkap “Penyanderaan Regulasi” dan Rawan Korupsi pada Komitmen Investasi Mineral Kritis Sorot Kamera Fhisip Unram bersama IGJ bahas Perjanjian AS-Indonesia, “Ancaman bagi Lingkungan Hidup hingga Ekonomi Lokal” IGJ bongkar Perjanjian Dagang As-Indonesia, sebut NTB dan Papua paling terdampak
Opini | Selasa, 5 Mei 2026 - 08:00 WITA
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah menyaksikan sebuah dinamika penegakan hukum yang dikelola oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda) NTB, Irjen Pol. Edy…
Sumber: Kemenag