LPW NTB Tolak Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Sebut Risiko Lingkungan hingga Ketenagakerjaan Akademisi Unram Ungkap “Penyanderaan Regulasi” dan Rawan Korupsi pada Komitmen Investasi Mineral Kritis Sorot Kamera Fhisip Unram bersama IGJ bahas Perjanjian AS-Indonesia, “Ancaman bagi Lingkungan Hidup hingga Ekonomi Lokal” IGJ bongkar Perjanjian Dagang As-Indonesia, sebut NTB dan Papua paling terdampak Warga ungkap ketimpangan tambang, IGJ peringatkan ART akan perburuk keadaan
Hukum Pidana | Ulasan | Jumat, 9 Januari 2026 - 16:00 WITA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum pidana di Indonesia. Salah satu…
Sumber: Kemenag