Suap Bukan Hutang, Oknum 15 Anggota DPRD NTB Layak Diusut Permohonan Praperadilan Badai NTB Ditolak, Koalisi Aktivis Sebut Hakim Abaikan Kepastian Hukum Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Narkotika di Indonesia Pemberi dan Penerima Suap “Korupsi Dana Siluman”, Akademisi Unram: Ada Keterlibatan Pihak Lain Kapolres Bima Dinilai Tak Patuh, Mangkir Sidang Perdana Praperadilan Badai NTB
Hukum Pidana | Ulasan | Jumat, 9 Januari 2026 - 16:00 WITA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru membawa perubahan signifikan dalam lanskap hukum pidana di Indonesia. Salah satu…
Sumber: Kemenag