Bedah Buku ‘Babad Alas’ di Unram, Wamendagri Bima Arya Ungkap Pesan Kepemimpinan Illegal Logging di Bima, Antara Realitas dan Penegakan Hukum Perjanjian Mineral Kritis AS-Indonesia Disebut Inkonstitusional dan Rugikan Rakyat LPW NTB Tolak Perjanjian Dagang AS-Indonesia, Sebut Risiko Lingkungan hingga Ketenagakerjaan Akademisi Unram Ungkap “Penyanderaan Regulasi” dan Rawan Korupsi pada Komitmen Investasi Mineral Kritis
Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah sah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 sehingga menjadi pedoman baru dalam menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum…
Sumber: Kemenag