Fenomena Perkawinan Anak di NTB, Tren Menurun tapi Masih di Tiga Besar Nasional Tumpang Tindih Kewenangan dan Nuansa Yudisial RUU HAM, Dekan FHISIP Unram Ingatkan Potensi Kerancuan Hukum Tolak Sertifikasi Pembela HAM, LPSDM Soroti Potensi Pembatasan Gerakan Sipil dalam RUU HAM RUU HAM Dinilai Gagap Hadapi Era Digital, Dosen Unram Soroti Ancaman AI hingga Pasal Karet Pembatasan Komunikasi Masih Bernuansa Belas Kasihan, LIDI NTB Kritik Penggunaan Istilah “Perlakuan Khusus” dalam RUU HAM
Hukum Pidana | Ulasan | Minggu, 4 Januari 2026 - 11:20 WITA
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah sah diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 sehingga menjadi pedoman baru dalam menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum…
Sumber: Kemenag